– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan nasib ponsel milik warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 30 hari.
Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Janu Suryanto mengungkapkan WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 30 hari masih bisa memakai ponselnya dengan menggunakan tarif roaming internasional.
“Kalau pakai tarif roaming, masih bisa dipakai,” tulis Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Janu Suryanto melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (18/10).
Akan tetapi, jika ponsel yang dipakai WNA menggunakan SIM lokal maka masa beralkunya hanya 30 hari.
“Kalau diganti kartu SIM Indonesia, ya [masa berlaku] 30 hari. Lapor ke operator saja,” kata Janu.
Menurut Permen Kemenkominfo pada pasal 10 tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada alat dan/atau perangkat Telekomunikasi, ada beberapa syarat ponsel yang terkena pengecualian aturan pembatasan IMEI.
Syarat-syarat tersebut di antaranya ponsel yang menggunakan tarif roaming internasional, ponsel yang merupakan barang bawaan pribadi penumpang atau awak internasional, dan perwakilan negara asing serta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
Kendati demikian, mereka diwajibkan untuk melaporkan IMEI perangkat yang digunakan. Pelaporan dilakukan ke Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional paling lambat 30 hari setelah kedatangan.
Aturan IMEI hari ini telah resmi ditandatangani oleh tiga kementerian terkait, Kemenkominfo, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan.
Aturan ini direncanakan bakal diterapkan pada bulan April 2020. Untuk sementara, masyarakat yang hendak mengecek IMEI ponsel mereka dapat mengakses situs https://imei.kemenperin.go.id/.
Menkominfo Rudiantara menyebut saat ini pihaknya dan Kemenperin tengah merampungkan aplikasi untuk mengecek IMEI sehingga masyarakat tidak mesti mengakses situs ‘Cek IMEI’ Kemenperin.
“Kita buat aplikasi untuk memeriksa IMEI, tidak usah browsing ke situs Kemenperin lagi. Sekarang lebih mudah, 6 bulan masih panjang,” kata Rudiantara kepada awak media di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan.